Nepal Larang TikTok, Sebut Sebabkan Gangguan Keharmonisan Sosial
Pihak **Nepal* mengatakan akan melarang TikTok, menambahkan bahwa keharmonisan sosial dan niat baik terganggu oleh “penyalahgunaan” aplikasi berbagi video populer tersebut dan adanya peningkatan permintaan untuk mengendalikannya.
Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Nepal Rekha Sharma mengatakan keputusan pelarangan TikTok diambil dalam rapat kabinet pada Senin, (13/11/2023).
Sharma mengatakan keputusan itu diambil karena TikTok secara konsisten digunakan untuk membagikan konten yang “mengganggu keharmonisan sosial dan mengganggu struktur keluarga dan hubungan sosial”.
Rekan-rekan kerja sedang berupaya untuk menutupnya secara teknis,” katanya sebagaimana dilansir Al Jazeera . Sharma tak merinci apa yang memicu larangan tersebut.
TikTok telah dilarang sebagian atau seluruhnya oleh negara lain, dengan banyak alasan terkait masalah keamanan.
Lebih dari 1.600 kasus kejahatan dunia maya terkait TikTok telah tercatat selama empat tahun terakhir di Nepal, menurut laporan media lokal.
Kepala Otoritas Telekomunikasi Nepal Purushottam Khanal mengatakan bahwa penyedia layanan internet telah diminta untuk menutup aplikasi tersebut. “Beberapa sudah tutup sementara yang lain tutup hari ini (Senin),” kata Khanal kepada kantor berita Reuters.
TikTok tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai masalah ini. Sebelumnya mereka mengatakan larangan tersebut “salah arah” dan didasarkan pada “kesalahpahaman”.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1362956/original/098543500_1475484937-situs_unesco2.jpg)
Beberapa jam setelah keputusan tersebut dipublikasikan, video tentang larangan tersebut ditonton ribuan kali di TikTok.
Para pemimpin oposisi di Nepal mengkritik langkah tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut kurang “efektivitas, kedewasaan dan tanggung jawab”.
Ada banyak materi yang tidak diinginkan juga di media sosial lainnya. Yang harus dilakukan adalah mengatur dan bukan membatasi mereka,” kata Pradeep Gyawali, mantan menteri luar negeri dan pemimpin senior Partai Komunis Nepal.
Gagan Thapa, pemimpin partai Kongres Nepal yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa, mengatakan niat pemerintah tampaknya adalah untuk “menghalangi kebebasan berekspresi”.
Regulasi diperlukan untuk mencegah mereka yang menyalahgunakan media sosial, namun menutup media sosial atas nama regulasi adalah tindakan yang salah,” katanya dalam postingan di X, yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter.
Keputusan tersebut diambil beberapa hari setelah Nepal memperkenalkan arahan yang mewajibkan platform media sosial yang beroperasi di negara tersebut untuk mendirikan kantor.
TikTok, dengan sekira satu miliar pengguna bulanan, dijalankan oleh perusahaan induk ByteDance yang berbasis di Beijing dan merupakan platform sosial keenam yang paling banyak digunakan di dunia, menurut agen pemasaran We Are Social.
Banyak negara telah berupaya memperketat kontrol terhadap aplikasi tersebut karena diduga melanggar aturan data dan berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap generasi muda.