KODEMIMPI - Ukraina pada Rabu (25/1/2023) memecat lebih banyak pejabat yang diduga korupsi terkait invasi Rusia, yaitu seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan serta lima jaksa daerah.

Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan, pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan tentara yaitu Bodgan Khmelnytsky diberhentikan setelah diskors pada Desember 2022.

Media-media setempat menuduh Kementerian Pertahanan menandatangani kontrak pangan dengan harga 2-3 kali lebih tinggi dari harga bahan pangan pokok saat ini.

Menyusul tuduhan itu, Kemenhan Ukraina pada Selasa (24/1/2023) mengumumkan pengunduran diri Wakil Menteri Vyacheslav Shapovalov, yang bertugas memberikan dukungan logistik untuk tentara.

Awalnya, Kemenhan menyebut laporan media itu salah dan mengaku sudah membeli produk relevan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang.

Namun, pada Rabu (25/1/2023), Kemenhan Ukraina menyatakan siap membuat pengadaan lebih transparan dan dana anggaran lebih mudah diakses oleh kontrol publik.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Ukraina Anastasia Radina juga mengatakan, kementerian tersebut mengakui kesalahan terkait kontrak pangan dan sedang memeriksa harga untuk memperbaikinya.

Secara terpisah, Kantor Kejaksaan Agung Ukraina memberhentikan jaksa penuntut wilayah di Poltava selatan, Kirovograd, Poltava utara, Sumy, dan Chernihiv.

Pada Selasa (24/1/2023), Kyiv mengumumkan pemecatan belasan pejabat tinggi termasuk ajudan utama presiden Kyrylo Tymoshenko.

Beberapa pemecatan tidak terkait dengan skandal kontrak makanan, melainkan pelanggaran lainnya.

Para sekutu Barat mengalokasikan miliaran dollar AS dalam bentuk bantuan keuangan dan militer ke Kyiv untuk melawan pasukan Rusia, sering kali dengan prasyarat dukungan pada reformasi anti-korupsi.

Korupsi di Ukraina adalah masalah mengakar, dan perang melawan Rusia selama hampir setahun menghambat upaya pemberantasan oleh pemerintah.